BERITA MATARAMAN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto melakukan Rapat Koordinasi dengan Pejabar (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 16 Juni 2022.
Dalam Rakor tersebut, Menko Airlangga membahas tentang respon penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menko Airlangga mengatakan jika Presiden Jokowi meminta agar proses vaksinasi Dosis 3 dipercepat.
Baca Juga: Prediksi Piala Presiden 2022: Arema FC vs Persikabo 1973, Ranking Head to Head, dan Laga Terakhir
“Jumlah vaksin kita masih banyak sekitar 40 juta dalam stok sampai akhir tahun, dan 70 juta lagi yang akan dikirim. Diharapkan Dosis-3 akan didorong, khususnya di beberapa provinsi yang tingkat capaiannya masih rendah,” jelas Menko Airlangga yang juga merupakan Ketum Partai Golkar.
Terkait dengan vaksinasi Dosis-1, Menko Airlangga mengatakan masih terdapat 2 provinsi yang cakupannya masih rendah (<70%), yaitu Papua (33,8%) dan Papua Barat (63,7%).
Sementara itu vaksinasi Dosis-2 juga masih perlu diakselerasi di beberapa daerah yang cakupannya masih di bawah 70% yakni Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Menko Airlangga melanjutkan bahwa realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 3 Juni 2022 telah mencapai Rp95,14 triliun atau 20,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun.
Realisasi klaster program Penanganan Kesehatan yakni sebesar Rp24,46 triliun (20,0%), Perlindungan Masyarakat sebesar Rp55,85 triliun (36,1%), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp14,83 triliun (8,3%).
Dengan efektifnya upaya dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah membuat aktivitas perekonomian kembali meningkat. Tercatat pada Kuartal 1-2022, pekonomian nasional dapat tumbuh 5,01% (yoy).
“Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga sedang naik di dunia,” ungkap Menko Airlangga.
Di samping itu, lanjut Menko Airlanga, kenaikan harga-harga pangan/kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerah.
Terdapat 21 Provinsi yang inflasinya pada Mei 2022 berada di atas rentang target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (3%+1%), dan yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih berada di bawah rentang target nasional.
“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food," katanya.
"Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” lanjutnya.
Baca Juga: Ketum Golkar Airlangga: KIB Dibangun untuk Membuat Indonesia Bebas Politik Identitas
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 15 Juni 2022, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak telah terjadi di 18 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota.
Selain sejumlah strategi yang telah disiapkan, Pemerintah juga telah mengadakan vaksin sebanyak 3 juta dosis secara bertahap, serta mendistribusikan obat-obatan, vitamin dan disinfektan untuk penanganan hewan sakit bergejala klinis.
Terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Airlangga menjelaskan bahwa untuk implementasi jangka pendek yakni melalui pemberian additional cash transfer selama 3 bulan yang difokuskan pada 35 wilayah prioritas di 2021.
Untuk jangka menengah diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberian additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem yang diperluas ke 212 wilayah prioritas.
Baca Juga: Peneliti CSIS: Keberadaan KIB Strategis dan Dibutuhkan
“Sekarang sedang di-update data social registry yang ditugaskan kepada BPS dan TNP2K. Kami harapkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di akhir 2024,” tutup Menko Airlangga.