Network
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 itu melihat persoalan hoaks, konten negatif dan berita menyesatkan berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Indonesia.
Menurut Yulianto hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan. Meskipun Kominfo sudah men-takedown konten hoaks, ujaran kebencian, SARA, dan konten negatif setiap hari namun masih saja bermunculan.
Karena itu, Yulianto menjelaskan efeknya bisa bermacam-macam seperti polarisasi antara masing-masing pendukung paslon sampai terjadinya disintegrasi bangsa.
Ia pun berharap media-media besar berjaringan seperti PRMN bisa mengonsolidasikan portal-portal online berbasis internet menjadi sebuah kekuatan media baru untuk mengangkal pemberitaan negatif di media sosial.
Sementara, anggota KPU RI August Mellasz membahas generasi milenial yang merupakan salah satu pemilih dan aset terbesar dalam pemilu. Namun ia melihat generasi milenial saat ini lebih banyak terbuai oleh informasi di media sosial yang tidak konstruktif.
Baca Juga: MUI Bogor Gelar Seminar: Kader Ulama Harus Menguasai Media Sosial dengan Dakwah
Padahal, kata August Mellasz, di daerah-daerah banyak potret anak muda yang selama ini tidak tercover dan mereka sangat penting untuk Pemilu 2024.
Sementara menurut Kepala Biro Pikiran-Rakyat.com Jakarta Aldiro Syahrian, kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk melawan konten negatif dan informasi liar di media sosial. PRMN dengan kekuatan jaringan 700 media serta memiliki ratusan akun media sosial berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang beretika sekaligus menjernihkan informasi.
Selain itu, PRMN juga memiliki komitmen untuk membangun generasi muda berwirausaha melalui jaringan media yang terverifikasi.***
Artikel Rekomendasi